BI Prediksi Transaksi Digital Tumbuh Hingga 30% Tahun 2026

BI Prediksi Transaksi Digital Sebesar 30% Pada 2026 Menegaskan Bahwa Indonesia Sedang Berada Di Jalur Yang Tepat. Lanskap ekonomi Indonesia tengah mengalami transformasi fundamental seiring dengan pergeseran preferensi masyarakat dari metode konvensional ke platform digital. Berdasarkan rilis terbaru dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), BI Prediksi transaksi pembayaran digital tumbuh hingga 30% pada tahun 2026. Proyeksi ini mencerminkan optimisme terhadap ketahanan ekonomi domestik dan matangnya ekosistem keuangan digital di tanah air.

Optimisme Bank Indonesia (BI) bukan tanpa dasar. Data menunjukkan bahwa BI Prediksi transaksi digital di Indonesia terus mencatatkan angka yang impresif. Pada tahun 2026, volume transaksi pembayaran digital di perkirakan akan mencapai 63,9 miliar transaksi. Lonjakan ini didorong oleh integrasi sistem pembayaran yang semakin mulus antara perbankan, penyedia jasa pembayaran (PJP), dan fintech.

Secara nominal, BI memproyeksikan nilai transaksi digital akan menyentuh angka Rp88.310,7 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya merambah sektor mikro, tetapi juga mulai mendominasi transaksi bernilai besar di sektor korporasi dan ritel modern.

Dua instrumen utama yang menjadi motor penggerak pertumbuhan ini adalah QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan BI-FAST.

• Dominasi QRIS: Transaksi QRIS terus menunjukkan pertumbuhan tiga digit secara tahunan. Perluasan fitur seperti QRIS antarnegara (Cross-border) dan QRIS Tap kian memperkuat adopsi di masyarakat hingga ke level UMKM.
• Efisiensi BI-FAST: Sebagai infrastruktur sistem pembayaran ritel yang real-time, BI-FAST telah berhasil menurunkan biaya transaksi antarbank, yang secara langsung meningkatkan frekuensi transfer digital di kalangan nasabah individu maupun bisnis.

Untuk memastikan target pertumbuhan 30% tersebut tercapai, Bank Indonesia terus memperkuat Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Fokus utamanya meliputi:

1. Standardisasi Open API (SNAP): Meningkatkan interkoneksi antara aplikasi bank dan non-bank.
2. Perluasan Inklusi Keuangan: Mendorong digitalisasi di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
3. Keamanan Siber: Memperketat regulasi perlindungan data konsumen untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi.

BI Prediksi Transaksi Pembayaran Digital

Pertumbuhan signifikan yang di proyeksikan oleh Bank Indonesia (BI) bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan refleksi dari perubahan perilaku konsumsi masyarakat Indonesia. Ketika BI Prediksi Transaksi Pembayaran Digital tumbuh hingga 30% pada tahun 2026, hal ini mencakup dua dimensi utama: volume transaksi yang masif dan nilai nominal yang terus meroket.

Volume transaksi yang diprediksi mencapai 63,9 miliar kali pada tahun 2026 menandakan bahwa aktivitas digital telah menjadi bagian dari rutinitas harian (daily habit). Faktor pendorong utamanya adalah:

• Adopsi di Sektor Mikro: Digitalisasi pasar tradisional dan UMKM membuat transaksi bernilai kecil kini di lakukan secara nontunai.
• Ekosistem E-commerce: Integrasi checkout yang semakin cepat antara platform belanja dan dompet digital (e-wallet).
• Transportasi dan Layanan Publik: Penggunaan pembayaran digital untuk transportasi umum dan pembayaran pajak daerah yang semakin terdigitalisasi.

Secara nominal, pergerakan uang dalam ekosistem digital di proyeksikan menyentuh angka Rp88.310,7 triliun. Kemudian, peningkatan ini dipicu oleh beberapa tren krusial:

1. Migrasi Transaksi Korporasi: Perusahaan besar kini mulai beralih dari metode kliring konvensional ke platform digital yang lebih real-time untuk menjaga arus kas (cash flow).
2. Pertumbuhan Digital Banking: Layanan perbankan digital (mobile banking) kini mampu menangani transaksi bernilai besar dengan tingkat keamanan yang setara dengan transaksi di kantor cabang fisik.
3. Investasi Digital: Kemudahan akses ke instrumen investasi seperti reksa dana dan saham melalui aplikasi digital turut menyumbang angka nominal yang besar dalam statistik tahunan.

Akselerasi ini menciptakan efisiensi ekonomi yang luar biasa. Kemudian, dengan berkurangnya ketergantungan pada uang kartal (uang tunai), biaya pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia dapat di tekan.

QRIS Dan BI-FAST

Pencapaian target di mana Bank Indonesia prediksi transaksi pembayaran digital tumbuh hingga 30% pada tahun 2026 sangat bergantung pada dua pilar teknologi utama: QRIS Dan BI-FAST. Keduanya telah berhasil meruntuhkan hambatan akses keuangan bagi jutaan masyarakat Indonesia.

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) bukan lagi sekadar tren, melainkan standar baru dalam transaksi ritel. Perannya dalam mendorong pertumbuhan digital sangat krusial karena beberapa alasan:

• Interoperabilitas Tanpa Batas: Satu kode QR dapat di pindai oleh berbagai aplikasi perbankan maupun dompet digital. Hal ini memudahkan konsumen dan pedagang karena tidak perlu menyediakan banyak perangkat.

• QRIS Antarnegara (Cross-Border): BI telah memperluas jangkauan QRIS hingga ke Singapura, Malaysia, dan Thailand. Inovasi ini memungkinkan wisatawan bertransaksi menggunakan Rupiah di luar negeri, yang secara otomatis meningkatkan volume transaksi internasional secara digital.

• Fitur QRIS Tap & GPN: Inovasi berbasis NFC dan integrasi dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) membuat proses pembayaran menjadi jauh lebih cepat, bahkan tanpa perlu memindai gambar, yang sangat efektif untuk sektor transportasi massal.

Jika QRIS merajai sektor ritel fisik, BI-FAST menjadi tulang punggung bagi transaksi transfer dana. Sebagai infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional, BI-FAST menawarkan keunggulan yang tidak dimiliki sistem lama:

• Efisiensi Biaya: Dengan tarif maksimal Rp2.500 per transaksi, BI-FAST berhasil menggeser preferensi nasabah dari sistem kliring konvensional yang lebih mahal dan lambat.

• Ketersediaan 24/7: Layanan yang tersedia setiap saat (real-time) memastikan perputaran uang di masyarakat tidak terhambat oleh hari libur atau jam operasional bank.

Kombinasi antara QRIS yang menyasar mikro-ritel dan BI-FAST yang melayani transfer dana menciptakan ekosistem yang inklusif.

Sistem Pembayaran Indonesia

Untuk memastikan bahwa Bank Indonesia prediksi transaksi pembayaran digital tumbuh hingga 30% pada tahun 2026 menjadi kenyataan, diperlukan fondasi kebijakan yang kokoh. Bank Indonesia telah menyusun strategi komprehensif melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) untuk menciptakan ekosistem yang terintegrasi, aman, dan inklusif.

Salah satu pilar utama strategi ini adalah standarisasi SNAP. Dengan adanya standar protokol yang sama, interkoneksi antara aplikasi perbankan, e-commerce, dan penyedia jasa pembayaran (fintech) menjadi jauh lebih mudah.

• Manfaat bagi Konsumen: Pengalaman bertransaksi yang lebih mulus (seamless) antar aplikasi yang berbeda.
• Manfaat bagi Industri: Menekan biaya integrasi teknologi dan mendorong inovasi produk keuangan baru yang lebih kompetitif.

Seiring dengan meningkatnya volume transaksi, risiko kejahatan siber juga menjadi perhatian utama. Strategi BI mencakup penguatan aspek keamanan melalui:

• Cyber Resilience: Mewajibkan penyedia jasa pembayaran untuk memiliki sistem pertahanan siber yang berlapis dan tangguh.
• Pelindungan Data: Pengetatan regulasi terkait kerahasiaan data nasabah guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan instrumen digital.

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)

Strategi 2026 tidak hanya berfokus pada kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), BI mendorong semua transaksi pemerintah, mulai dari pajak hingga bantuan sosial, dilakukan secara digital. Hal ini bertujuan untuk menciptakan inklusi keuangan yang merata di seluruh pelosok negeri.

Menuju tahun 2026, persiapan Proyek Garuda atau pengembangan mata uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency) terus di matangkan. Digital Rupiah di harapkan menjadi instrumen pembayaran masa depan yang mampu menjamin stabilitas nilai mata uang di tengah maraknya aset kripto dan mata uang digital swasta.

Strategi ini tidak dapat berjalan sendiri. BI aktif berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kementerian terkait, dan asosiasi industri. Sinergi ini memastikan bahwa regulasi yang di keluarkan mampu mendukung inovasi tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian (prudential) dan stabilitas sistem keuangan nasional. Itulah beberapa dari BI Prediksi.